Saturday, April 9, 2011

Diperlukan Satu Sistem Pengelolaan Dana di Kampung

JAYAPURA-Sejak program rencana strategi pembangunan kampung (Respek) dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua pada 2007 lalu sampai sekarang banyak program sejenis dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat yang diluncurkan ke kampung-kampung di Papua.

Oleh karena itu, diperlukan satu sistem yang terpadu dalam mengelola seluruh sumber keuangan yang masuk ke kampung-kampung agar program pembangunan berhasil baik dan dinikmati masyarakat di kampung-kampung. Jika setiap sumber keuangan itu dikelola sendiri-sendiri, maka jangan harap kondisi kehidupan masyarakat di kampung berubah. Karena akan terjadi tumpang-tindih program.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Distrik Ambatkuy, David Kateng saat ditemui di Kampung Anyumka Kabupaten Boven Digoel beberapa waktu lalu.

“Saya lihat, Kaka Bas Suebu punya komitmen paling besar untuk membangun masyarakat di kampung-kampung. Tetapi, kalau pendamping Respeknya tidak mengerti tujuan Respek dan persoalan masyarakat kampung, maka pembangunan di kampung akan berjalan lambat. Selain itu, banyak program pembangunan yang masuk ke kampung dengan program yang sama, tapi orangnya berbeda. Ini juga bisa bikin bingung masyarakat di kampung,” ujar David Kateng.

Oleh sebab itu, David menyarankan agar kalau bias, dana Respek dari Gubernur Papua Barnabas Suebu, dana pemberdayaan kampung yang diberikan oleh Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo maupun dana PNPM Mandiri yang diberikan oleh pemerintah pusat dikelola oleh satu tim dan didampingi satu pendamping agar pembangunan di kampung bisa berjalan baik dan berhasil. “Kalau masing-masing jalan, maka itu hanya menghamburkan uang, dan masyarakat di kampung akan tetap tertinggal,” kata David Kateng memberi saran.

Hingga 2005 tercatat 3.642 kampung, 184 kelurahan dan 343 distrik di Provinsi Papua dan Provinsi Irianjaya Barat. Namun tidak semua struktur pemerintahan kampung, kelurahan dan distrik itu berfungsi sebagaimana mestinya.

“Penyebabnya, antara lain kemampuan kepala dan aparat kampung masih rendah. Ada sejumlah kepala kampung yang tidak bisa membaca dan menulis. Diantara mereka ini, ada yang menjabat dalam jangka waktu yang relatif lama, bahkan ada yang menjabat selama 20 tahun. Selain itu, ditambah lagi dengan terbatasnya sarana dan prasarana kantor, gaji, insentif serta terbatasnya upaya-upya pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada para kepala kampung, aparat pemerintahan kampung dan distrik,” jelas Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu. (Krist Ansaka)





Read More......

Rekaman Jejak Soal Kualitas Kepemimpinan di Provinsi Papua

Bas – Alex Tetap Konsisten Bekerja untuk Rakyat

Mencintai dan menghargai rakyat. Itulah sikap Barnabas Suebu dan Alex Hesegem (Bas – Alex) selama empat tahun memimpin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua. Sikap ini telah menetakan dasar bagi perubahan pola hidup di kampung-kampung. Walau begitu, tantangan masih tetap besar dan berat.

TIDAK terasa. Tinggal lima bulan lagi, tepatnya 25 Juli 2011, masa kepimpinan Barnabas Suebu dan Alex Hesegem sebagai gubernur dan wakil gubernur akan berakhir. Selama hamper lima tahun memimpin, Bas – Alex tetap konsisten bekerja bagi Papua Baru. Betulkah demikian? Coba kita kita simak.

Jelang berakhir masa jabatan Bas-Alex, muncul berbagai pernyataan sinis yang mempertanyatakan konsistensi Bas – Alex itu. Pernyataan sinis itu muncul lantaran ketidak tahuan berbagai pihak tentang gebrakan yang dilakukan Barnabas Suebu untuk mendongkrak kesejahteraan orang asli Papua di kampung-kampung, serta mengkikis aksi pesta pora para birokrat.

Sebelum Bas-Alex memimpin, para biropkrat pesta pora dengan dana Otsus melalui proyek-proyek. Tapi kini, pesta pora alis korupsi itu diberantas dan satu persatu pejabat masuk bui. Sementara itu, dengan kebijakan Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek), rakyat di kampung-kampung mulai bangkit untuk menata diri dan kampungnya sehingga awal dari perubahan mulai Nampak di kampung-kampung.

Bas-Alex masih tetap konsisten. Sejak November 2006, untuk pertama kalinya Barnabas Suebu berdiri di hadapan anggota DPRP untuk menjelaskan secara terinci tentang Visi Papua Baru – yaitu suatu Visi tentang membaiknya kesejahteraan penduduk asli dan seluruh rakyat Papua.

Perbaikan kesejahteraan itu melalui pemanfaatan kekayaan alam Papua secara bijaksana dan berkesinambungan sehingga terciptanya suatu masyarakat Papua yang takut kepada Tuhan, patuh pada hukum, menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, dan menghargai kebudayaan dan adat istiadatnya, serta terwujudnya suatu tata kelola kepemerintahan yang baik, profesional, bertanggung jawab dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di seluruh jajaran dan tingkatan pemerintahan di Provinsi Papua.

Sejak dilantik selaku Gubernur dan Wakil Gubernur, Bas dan Alex terus konsisten mewujudkan Visi itu melalui lima misi Papua Baru, yaitu pertama, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk asli dan seluruh rakyat Papua. Kedua, peningkatan kualitas pelayanan publik oleh lembaga pemerintahan dan swasta yang berfokus pada kampung. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur. Keempat, peningkatan daya saing Papua sebagai tempat berinvestasi. Dan kelima, pemantapan kehidupan bermasyarakat yang adil dan demokratis.

Kelima misi itu diwujud-nyatakan dengan menerapkan tiga kebijakan dasar, yaitu pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan, pembangunan yang berpusat pada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Konsistensi dan kerja keras selama tiga tahun ini telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan. Melalui pelaksanaan RESPEK (Rencana Strategis Pembangunan Kampung), yang salah satunya ditandai dengan penyaluran dana tunai atau block grant hingga mencapai jumlah Rp 1 triliun di kampung-kampung. Dengan Respek ini, Provinsi Papua telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 40,78 persen pada tahun 2007 menjadi 37,53 persen pada bulan Maret 2009, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Keberhasilan kita bersama ini memperoleh apresiasi Presiden Republik Indonesia dalam pidato pada tanggal 3 Agustus 2009 yang lalu, yaitu ketika beliau menyampaikan pengantar/keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 di depan Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI di Jakarta.

Dalam kesempatan itu Presiden menyatakan bahwa selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2007 dan 2008, seluruh Provinsi di Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinannya. Tetapi, penurunan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia tercapai di Tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, yaitu mencapai 4 persen.

Tidak saja tingkat kemiskinan berhasil kita turunkan, tetapi juga tingkat pengangguran terbuka telah turun secara cukup signifikan. Pada bulan Februari 2007 tingkat pengangguran tercatat sebesar 5,52 persen. Dua tahun kemudian, yaitu pada bulan Februari 2009, angka pengangguran mencapai yang terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 3,19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dana pemerintah pada umumnya, ditambah dengan investasi swasta maupun usaha-usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat melalui sektor formal maupun informal, telah mampu menciptakan kesempatan kerja bagi anggota masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Walau kerja keras Bas-Alex telah mewujudkan peningkatan kualitas dan cakupan pembangunan yang luar biasa selama empat tahun, namun capaian itu masih jauh dari cita-cita besar, yaitu Papua Baru yang sudah dicanangkan empat tahun lalu.

Itulah sebabnya, menurut Barnabas Suebu, ada dua prinsip mendasar yang harus dipegang bersama selama melaksanakan pembangunan di tahun 2010. Pertama, kita harus mampu mempertahankan semua prestasi yang telah kita capai di semua sector pembangunan. Kedua, kita harus bekerja lebih keras, lebih cerdas dan lebih efisien, dengan memanfaatkan sebaik-baiknya semua sumber daya dan dana yang kita miliki untuk menciptakan inovasi dan terobosan demi meningkatnya kinerja pembangunan secara lebih signifikan pada tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. krist ansaka


Read More......
Template by : kendhin x-template.blogspot.com